LIPUTANBARU.COM//JAKARTA – Tiga calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, dalam debat capres 2024, saling adu argumen tentang masalah penegakan hak asasi manusia (HAM) di Tanah Air.
Debat capres 2024. pertama pada Selasa (12/12/2023) malam di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, memang bertopik penegakan hukum dan
Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, dalam debat capres 2024, mengatakan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk menghadirkan rasa keadilan bagi semua.
“Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak maupun seluruh jajaran,” ucapnya.
Dia menyayangkan banyak aturan dibelokkan sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan.
“Apakah ini akan diteruskan? Tidak, ini harus diubah, ini harus dikembalikan,” tandas Anies.
Terkait penyelesaian masalah hak asasi manusia (HAM) dan konflik di wilayah Papua, Anies berpandangan bahwa masalah utama di sana ialah tidak adanya keadilan,
“Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua itu masalah utama. Jadi, tujuannya bukan semata-mata tentang meniadakan kekerasan karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan itu prinsip utamanya,” ujarnya.
Anies juga menekankan penegakan hukum terhadap kasus-kasus persekusi, kekerasan, dan diskriminasi oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya.
Sementara itu calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan siap mempertaruhkan nyawa dan jiwa demi memperjuangkan demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
“Saya pertaruhkan nyawa saya dan jiwa saya untuk membela demokrasi, hukum, dan HAM,” ucap Prabowo dalam debat capres 2024.
Isu hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan perlindungan masyarakat, ujarnya, sebagai sesuatu yang sangat penting.
Maka dari itu, Prabowo hendak menempatkan isu-isu tersebut pada poin pertama di dalam dokumen visi misi Prabowo-Gibran.
Prabowo menyatakan, dirinya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Republik Indonesia, ucapnya, harus didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat sesuai amanat UUD 1945.
“Itulah perjuangan saya selama ini,” tandas Prabowo.
Sedangkan calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak akan menerapkan hukum tajam ke bawah.
“Kami ini orang kecil yang terbiasa dengarkan keluh kesah rakyat,” tuturnya.
Lebih lanjut katanya, “Kita klasifikasi semua persoalan, afirmasi kelompok rentan perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak manula, mereka butuh perhatian lebih.
Ganjar pun mengemukakan bahwa pemerintah harus memberi teladan terkait pemberantasan korupsi.
“Beri layanan mudah, murah, cepat, sat set. Kalau bisa rakyat bahagia,” katanya.
Begitu pula dalam penghormatan hak asasi manusia (HAM). “Kita konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan,” ucapnya.(***)
