DPR Tinjau Tol Jogja Jelang Nataru, Tohed: Harus Utamakan Keselamatan dan Manfaat Masyarakat
Ibrahim
5 minutes read
LIPUTANBARU.COM, SLEMAN – Anggota Komisi VI DPR RI, GM Totok Hedi Santosa (Tohed), meninjau perkembangan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Gerbang Tol Banyurejo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (13/11/2026). Peninjauan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pembangunan infrastruktur BUMN, khususnya dalam memastikan kesiapan konektivitas wilayah menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.
Tohed menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan jalan tol tidak cukup hanya diukur dari persentase penyelesaian konstruksi. Kesiapan operasional, standar keselamatan, kualitas pelayanan, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama seluruh pihak yang terlibat.
“Kita tidak hanya ingin melihat seberapa jauh progres pembangunan fisiknya. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana infrastruktur ini nantinya benar-benar siap digunakan, memberikan rasa aman, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat,” menjadi pesan utama yang perlu ditekankan dalam peninjauan tersebut.
Setelah melakukan peninjauan lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan bersama pejabat eselon I BP BUMN, Managing Director PT Danantara Asset Management, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk, serta Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor ADHI Proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen tersebut mengangkat tema “Perkembangan Pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Jogja-Solo dalam Mendukung Kesiapan Infrastruktur serta Kelancaran Mobilitas pada Nataru 2026/2027.”
Dalam forum tersebut, Tohed menyoroti pentingnya sinergi antar-BUMN dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan sesuai target. Jasa Marga sebagai pengelola jalan tol bersama perusahaan konstruksi seperti ADHI, PP, dan Waskita harus memiliki koordinasi yang kuat, terutama dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan yang masih berlangsung.
“BUMN harus bekerja secara terintegrasi. Jangan sampai masing-masing perusahaan hanya berfokus pada tanggung jawabnya sendiri, tetapi belum melihat bagaimana keseluruhan proyek ini dapat terselesaikan dan memberikan manfaat secara optimal,” menjadi pesan pengawasan yang perlu diperhatikan seluruh pihak.
Menurut Tohed, keterlibatan Danantara dan BP BUMN juga penting dalam memastikan pengelolaan investasi dan pelaksanaan proyek strategis berjalan secara terarah. Setiap sumber daya yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur harus memberikan hasil yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kesiapan Nataru, Keselamatan Tetap Prioritas
Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027, kesiapan jalan tol menjadi perhatian penting. Peningkatan volume kendaraan berpotensi menimbulkan kepadatan pada sejumlah jalur utama, terutama di kawasan Yogyakarta dan Jawa Tengah yang menjadi tujuan perjalanan wisata dan mobilitas masyarakat.
Tohed menekankan bahwa kesiapan pengoperasian jalan tol harus memperhatikan seluruh aspek keselamatan dan kelayakan. Pemeriksaan kondisi jalan, rambu lalu lintas, penerangan, fasilitas pendukung, kesiapan petugas, serta sistem penanganan keadaan darurat perlu dipastikan sebelum jalan digunakan masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya mengejar target penyelesaian atau pembukaan jalan tol, tetapi aspek keselamatan dan pelayanan justru kurang diperhatikan. Masyarakat harus mendapatkan jaminan bahwa jalan yang digunakan benar-benar aman dan layak,” tegasnya.
Ia juga menilai kesiapan menghadapi Nataru membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pengelola jalan tol harus bekerja sama dengan kepolisian, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk mengantisipasi potensi kepadatan serta memastikan kelancaran perjalanan.
Infrastruktur Harus Berdampak bagi Ekonomi Daerah
Selain mendukung kelancaran lalu lintas, pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen dan Jogja-Solo memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Kedua ruas tersebut diharapkan memperkuat konektivitas kawasan Yogyakarta, Solo, dan Semarang atau yang dikenal sebagai kawasan Joglosemar.
Kehadiran infrastruktur ini juga diharapkan mampu mempercepat distribusi barang, meningkatkan akses menuju kawasan wisata, membuka peluang investasi, serta mendorong aktivitas usaha masyarakat di wilayah yang dilalui.
Tohed berpandangan bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak yang lebih luas daripada sekadar mempercepat perjalanan antarkota. Manfaatnya juga harus dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal.
“Jalan tol jangan hanya menjadi jalur untuk mempercepat perjalanan dari satu kota ke kota lain. Kita juga ingin keberadaannya mampu menggerakkan ekonomi daerah, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan pembangunan,” ungkapnya.
Menurut Tohed, pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, kualitas pekerjaan dan keberlanjutan pengelolaan harus menjadi perhatian agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya memenuhi target jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Progres Pembangunan Terus Dikawal
Berdasarkan data perkembangan pembangunan yang dipublikasikan pada September 2026, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 1 ruas Sleman-Banyurejo telah mencapai progres konstruksi 97,43 persen. Sementara itu, Seksi 6 ruas Ambarawa-Bawen telah mencapai 100 persen progres konstruksi dan melewati tahapan Uji Laik Fungsi (ULF).
Pada ruas Tol Jogja-Solo, pembangunan segmen Prambanan-Purwomartani dilaporkan Jasa Marga telah mencapai progres sekitar 98 persen pada Agustus 2026. Segmen tersebut dipersiapkan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, termasuk pada periode Nataru 2026/2027.
Tohed menilai perkembangan tersebut perlu terus dikawal agar penyelesaian pekerjaan konstruksi berjalan seiring dengan pemenuhan persyaratan teknis dan kesiapan pelayanan. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan setiap proyek memberikan hasil sesuai dengan perencanaan dan kepentingan publik.
Melalui peninjauan dan pertemuan bersama jajaran BUMN tersebut, Komisi VI DPR RI berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan negara, khususnya dalam pembangunan infrastruktur strategis.
“Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari proyek yang selesai, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Infrastruktur harus memberikan kemudahan, keselamatan, efisiensi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” menjadi pesan penting dalam pengawalan pembangunan kedua ruas tol tersebut.
Dengan pengawalan dan koordinasi yang berkelanjutan, pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen dan Jogja-Solo diharapkan mampu memperkuat konektivitas regional sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat pada masa Nataru 2026/2027.(*)
About the Author
Hasrul 
